Zona Populer – Jakarta kembali menjadi pusat perhatian nasional ketika ribuan massa turun ke jalan dalam Demo Nasional 2025. Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI ini tidak hanya menggambarkan kekecewaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menjadikan DPR sebagai simbol ketidakadilan ekonomi yang semakin terasa di tengah masyarakat.
Sejak pagi, ribuan demonstran dari berbagai daerah memadati jalanan menuju Senayan. Mereka membawa spanduk, poster, serta orasi yang berisi tuntutan keadilan ekonomi. Aksi ini melibatkan mahasiswa, buruh, petani, hingga kelompok masyarakat sipil lainnya.
Sumber lapangan menyebutkan bahwa arus massa datang tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari kota-kota besar lain seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Medan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu ketidakadilan ekonomi bukan lagi masalah lokal, melainkan problem nasional.
Dalam berbagai orasi, DPR disebut sebagai lembaga yang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi untuk kepentingan rakyat. Ketidakpuasan publik terhadap DPR dipicu oleh sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok elit.
Banyak kalangan menilai bahwa DPR tidak cukup responsif terhadap persoalan mendasar, seperti tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya akses lapangan kerja, serta minimnya perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal inilah yang mendorong DPR dijadikan simbol ketidakadilan dalam aksi ini.
Isu utama yang memicu gelombang demonstrasi adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi. Laporan terbaru menunjukkan jurang perbedaan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar dalam lima tahun terakhir.
Harga pangan yang melonjak, biaya pendidikan yang makin mahal, serta upah buruh yang tidak sebanding dengan biaya hidup menjadi pemicu utama keresahan masyarakat. Banyak keluarga kelas menengah kini merasakan tekanan ekonomi yang sama beratnya dengan masyarakat miskin.
Para pengunjuk rasa menilai bahwa pemerintah bersama DPR tidak mampu menghadirkan solusi nyata, sehingga wajar apabila rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi wakil mereka.
Baca Juga : “Teknologi Modern dan Karakter Anak: Harmoni atau Tantangan?“
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan Gedung DPR, para demonstran menegaskan beberapa tuntutan penting. Pertama, reformasi kebijakan ekonomi agar berpihak pada rakyat kecil. Kedua, transparansi anggaran serta penghentian praktik korupsi yang dianggap menguras sumber daya negara. Ketiga, perbaikan sistem ketenagakerjaan agar buruh memiliki upah layak serta jaminan kesejahteraan.
Selain itu, massa menuntut agar DPR benar-benar mendengarkan suara rakyat, bukan hanya menjalankan kepentingan politik jangka pendek. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan seruan untuk perubahan.
Menanggapi aksi ini, beberapa anggota DPR mengaku memahami keresahan masyarakat, namun meminta demonstran untuk tetap menjaga ketertiban. Sementara itu, aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengamankan jalannya aksi.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berjanji akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang dianggap tidak adil. Namun, pernyataan ini justru mendapat kritik balik karena dianggap hanya retorika tanpa tindakan nyata.
Sejumlah pakar politik dan ekonomi menilai bahwa Demo Nasional 2025 merupakan akumulasi kekecewaan publik yang sudah lama terpendam. Menurut pengamat, aksi ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Jika DPR tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki citranya, maka ketidakpercayaan publik akan semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi politik.
Di tengah teriknya cuaca, orasi bergantian disuarakan oleh perwakilan mahasiswa dan buruh. Salah satu mahasiswa yang turut hadir mengatakan bahwa ia merasa masa depan generasi muda semakin suram apabila kebijakan ekonomi tetap dikendalikan oleh kepentingan elit.
Seorang buruh menambahkan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal upah, melainkan tentang hak hidup yang layak bagi setiap warga negara. “Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti nyata,” tegasnya di hadapan ribuan peserta aksi.
Menariknya, aksi ini juga memperlihatkan solidaritas antar kelompok masyarakat. Mahasiswa membantu menyediakan konsumsi bagi buruh, sementara kelompok relawan medis sigap memberikan pertolongan bagi peserta aksi yang kelelahan.
Solidaritas ini menjadi cerminan bahwa isu keadilan ekonomi benar-benar menyatukan berbagai lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial maupun politik.
Banyak pihak menduga bahwa Demo Nasional 2025 hanyalah permulaan dari gelombang aksi yang lebih besar. Jika tuntutan rakyat tidak segera ditanggapi, maka kemungkinan akan muncul gerakan lanjutan dengan skala lebih luas.
Para pengamat menyarankan agar DPR dan pemerintah segera mengambil langkah strategis, bukan hanya demi meredam demonstrasi, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang semakin terkikis.
